Langkah Pemerintah Tunda Pajak Tanah Progresif
Keputusan Menteri ATR BPN demi menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

10/04/2017



RMOL. Keputusan pemerintah menunda kebijakan penerapan pajak tanah menganggur progresif dinilai sudah sangat tepat.

"Saya kira keputusan menteri Sofyan sangat bijaksana demi menggenjot pertumbuhan ekonomi," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketut Wirawan, di Jakarta, Selasa (11/4).

Diungkapkan, kebijakan pajak tanah progresif sendiri berpotensi mengganggu iklim investasi. Sebab, akan membuat beban investor kian berat ditengah lesunya bisnis properti dan perkebunan.

Bila kebijakan tersebut dipaksakan, kata Wirawan, bisa menganggu target pertumbuhan ekonomi yakni 5,6 persen yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Penerapan pajak tanah harus memperhatinkan dampak iklim investasi. Bila gegabah target pertumbuhan ekonomi bisa tidak tercapai," kata Wirawan yang juga ketua DPP Hanura ini.

Sementara, pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak tanah menganggur progresif pada tahun ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan, selama ini pemerintah memperhatikan gejolak yang terjadi di masyarakat pasca wacana pajak progresif muncul. Ditambah lagi dengan sektor properti yang baru kembali bergeliat, maka pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak ini.

"Kita harus melihat dulu karena apa, implikasinya. Mungkin Anda terpengaruh oleh yang beredar di grup ya di WA (WhatsApp). Itu kan wacana dulu yang dibikin. Setelah diskusi, kondisi properti lagi sulit, kita cool down dulu," kata dia.

Meski demikian, lanjut Sofyan, dengan munculkan wacana pajak tanah progresif ini diharap menjadi peringatan bagi para pemilik lahan yang produktif.

Selain itu dengan adanya wacana ini juga diharapkan akan membuat orang berpikir ulang untuk membeli tanah hanya untuk mencari keuntungan dengan cepat.